Perselisihan Antara DPR dan KPK

Dimulai Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai ke Badan Anggaran DPR. Sebab, Bangar DPR dinilai sebagai sumber kasus di Kemenakertrans. Demikian diungkapkan Sekretariat Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam konferensi pers di Jakarta.

“Meminta KPK untuk mngusut kasus Kemenakertrans sampai ke Badan Anggaran DPR sebagai sumber persoalan. Bangar DPR itu juga yang membuka peluang terjadinya suap di Kemenakertrans. Jadi, KPK harus bidik Bangar DPR,” ujar Yuna. FITRA meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatisi dalam kasus Kemenakertrans.

Sementara itu Koordinator FITRA Uchok Sky Kadafi mengatakan hampir semua partai di Badan Anggaran DPR terlibat dalam kasus itu. Namun, saat diminta konfirmasi siapa saja yang anggota Bangar DPR yang memiliki transaksi mencurigakan, dirinya enggan menjawab. “Ada, saya enggak berani ya menyebutkannya. Hampir di semua partai ada, per oranganya,” jelasnya.(JUM)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya tak terima dengan pemanggilan pimpinan Badan Anggaran DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan KPK, Polri dan Kejaksaan pada Senin (3/10) , KPK dicecar oleh berbagai pertanyaan dan juga pernyataan keras dari para pimpinan DPR.

Selain itu Benny juga meminta KPK menjelaskan secara terbuka konteks pemeriksaan. Senada dengan Benny, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga menyerang KPK tentang status pimpinan Bangar DPR saat di periksa. Bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lebih keras lagi dengan meminta KPK dibubarkan saja. Menurut Fahri ia tidak percaya dengan institusi superbodi di dalam demokrasi karena menurutnya tidak bisa diawasi.

“Kalau memang ada pernyataan membubarkan KPK, itu saya yang katakan,” demikian tegas Fahri.

Sebuah pertanyaan pun muncul di benak masyarakat dengan reaksi pimpinan DPR yang begitu keras atas pemeriksaan pimpinan Banggar yang dilakukan oleh KPK, ada apa dibalik semua ini? Mengapa DPR begitu takut personilnya diperiksa oleh KPK bahkan ada pernyataan terucap untuk membubarkan lembaga yang saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia untuk membersihkan negeri ini dari korupsi?

Beruntung KPK cukup tegas sekalipun dihujani berbagai kritikan dan kecaman. Ketua KPK, Busyro Muqoddas, usai rapat konsultasi tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar akan tetap dilakukan selama dibutuhkan.

Konflik DPR-KPK Makin Panas

Konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) kian terbuka.

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan lembaga penegak hukum kemarin sejumlah wakil rakyat mempersoalkan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap pimpinan Banggar pada kasus suap Proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman misalnya menuding pola pengumuman hasil pemeriksaan pejabat publik yang dilakukan KPK lebih kepada agenda politisasi. “Kami meminta upaya kesan politisasi itu tidak dilakukan. Image building tersebut tentu saja tidak produktif untuk agenda pemberantasan korupsi,” ujar Benny dalam rapat konsultasi yang digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta kemarin.

Secara diplomatis politikus Partai Demokrat tersebut menyatakan, jika pemanggilan yang dilakukan KPK bersifat pribadi, pihaknya mendukung sepenuhnya. Namun, dia meminta proses hukum yang dilakukan di KPK tanpa disertai kegaduhan. Saat ini setiap hasil pemeriksaan selalu diketahui publik.

Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka terlalu mudah didapatkan. Benny pun mempertanyakan, apakah ada kesalahan manajemen di KPK dan apakah itu sesuai SOP dari aspek penegakan hukum. Menurut dia,hal itu harus ditinjau kembali oleh pimpinan KPK.

Dalam pandangannya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan dengan model tertutup seperti forum konsultasi.Dia kembali menyebut ada kesan KPK memobilisasi sentimen publik dengan membuka hasil pemeriksaan BAP.

”Penolakan Dewan dalam pemeriksaan Banggar tidak dimaksudkan untuk menghalang- halangi ataupun mengintervensi KPK. Kami ingin proses hukum tidak mengganggu proses politik yang terjadi di Dewan, dalam hal ini pembahasan RAPBN 2012. Dewan saat ini mengalami ketakutan yang tidak rasional,”ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. Dia menegaskan, Dewan memiliki hak untuk mengetahui mekanisme pemanggilan KPK terhadap saksi dan tersangka.

Dia menilai, meminta klarifikasi dan keterangan sebagai saksi dalam prinsip hukum acara merupakan hal yang berbeda . Karena itu, tidak tepat jika KPK menerapkan keduanya dalam satu konteks. ”Jangan sampai mengganggu siklus Banggar yang sangat padat melakukan pembahasan.Konteks saksi dan permintaan klarifikasi jelas dua hal yang berbeda. Itu jelas-jelas diatur dalam KUHAP Pasal 184,”paparnya.

Sebelumnya Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat konsultasi itu telah menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap pimpinan Banggar bersifat perorangan.Pimpinan Banggar diperiksa sebagai saksi untuk mengklarifikasi keterangan tersangka Dharnawati, dalam kasus suap proyek PPID Transmigrasi di Kemenakertrans.

”Kita tidak pernah memanggil Banggar sebagai badan.Mengapa mereka dipanggil bersamaan? Itu semata-mata karena teknis penyidikan, terkait kasus di Kemenakertrans. Tidak ada maksud apa pun dari kami untuk mengadili sebuah badan lembaga tertentu termasuk di DPR,”ujar mantan Ketua KomisiYudisial itu.

Dia juga mengingatkan bahwa tidak sedikit saksi yang diperiksa KPK dan tetap berujung statusnya sebagai saksi. Karena itu, saksi, termasuk pimpinan Banggar, belum tentu serta-merta menjadi tersangka. Seseorang yang dipanggil KPK dengan status saksi itu bahkan ada yang sampai berbulan-bulan.

KPK,lanjutnya,sama sekali tidak pernah menarget seseorang untuk dimasukkan ke dalam satu kasus, termasuk dalam konteks pemanggilan Banggar sebagai saksi.”Jika dikatakan dalam pemanggilan pimpinan Banggar oleh KPK ini ada upaya pengalihan isu, keuntungannya apa buat kami.

Mengapa kasus Wisma Atlet lebih lama prosesnya dibandingkan dengan kasus di Kemenakertrans? Karena konteksnya berbeda.Wisma Atlet kasusnya lebih kompleks dibandingkan Kemenakertrans. Tidak mungkin kami menyelesaikan kasus yang kompleks dengan cepat,”ungkapnya.

Lebih jauh mantan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menyatakan, pemeriksaan di KPK selama ini selalu berjalan lancar. KPK tidak pernah mendesain suatu pemeriksaan untuk menciptakan kegaduhan.

Dia pun menegaskan, kehadiran Banggar di KPK memang untuk mengklarifikasi, tetapi pemanggilannya sebagai saksi. ”Mohon untuk dipahami. Kami tidak pernah berupaya untuk berpolitik.Memang ada beberapa kepentingan antara lain untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan sejumlah orang yang terkait dalam kasus Kemenakertrans.Ini perlu diklarifikasi, tapi tetap pemanggilannya sebagai saksi. Jadi bukan suatu kesalahan. Karena itu mudah-mudahan jadi clear,”ucapnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ibramsjah meminta KPK bisa tetap independen dan tidak mengalah pada intervensi politik, termasuk jika intervensi itu dilakukan DPR. Dia pun mengingatkan, jangan sampai DPR mendikte KPK dalam urusan hukum.

” Jangan sampai KPK mengalah. Penegak hukum tetap harus menjalankan fungsinya, jangan mau diintervensi.KPK saat ini sedang mengusut tuntas oknum mafia anggaran di DPR. Saya pikir publik juga tahu itu,”tandas dia.

Ibramsjah menilai,DPR sudah bertindak keterlaluan dengan segala arogansinya. DPR seharusnya mengerti posisi KPK yang saat ini sedang memproses kasus yang melibatkan Banggar DPR dan berujung pada praktik mafia anggaran dilembaga legislatif tersebut.

Sebaliknya, dengan sikap yang ditunjukkan, dia menduga DPR hanya melindungi oknum-oknum mafia anggaran yang ada di DPR. “Tampaknya KPK memang sudah melihat ada indikasi kesalahan di Banggar sehingga orang-orang Banggar ini ketakutan dan cemas. Kalau mereka (kalangan DPR) sudah minta kasus dimain-mainkan, keluar saja dari ruangan. Biar DPR tahu kalau proses hukum tidak boleh dipermainkan politik kotor,”katanya.

Selain KPK, rapat konsultasi kemarin juga melibatkan pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung.Selain Busyro,dari KPK tampak Chandra M Hamzah,M Jasin,dan Haryono Umar.Adapun dari pimpinan DPR, semuanya hadir yakni Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan.

Awalnya rapat konsultasi diagendakan untuk membahas dipermasalahkannya Banggar DPR dalam mengambil kebijakan anggaran. Namun, selama konsultasi berlangsung, masalah tersebut justru tidak disinggung.

Para anggota DPR malah fokus pada pemeriksaan sejumlah pimpinan Banggar yakni Marcus Melchiyas Mekeng dari Fraksi Partai Golkar, Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera),Olly Dondokambey (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat).

Ketua DPR Marzuki Alie mengemukakan, rapat konsultasi pimpinan DPR digelar bukan untuk melakukan pembelaan terhadap anggota DPR yang terindikasi tersangkut kasus korupsi.Rapat untuk meluruskan ada perbedaan pemahaman antara status saksi yang dialamatkan kepada pimpinan Banggar yang diperiksa KPK.

Marzuki merasa pihaknya selama ini belum pernah menerima informasi langsung dari KPK. Informasi yang diterima tidak lebih dari pernyataan juru bicara KPK yang disampaikan ke media massa. Dia juga menyebutkan, rapat konsultasi kali ini tidak menyimpulkan apa pun dan pihaknya menyerahkan perdebatan soal mekanisme pemeriksaan Banggar sebagai saksi di KPK ini kepada Komisi III DPR.

“Jika ada perdebatan soal mekanisme pemeriksaan KPK, bisa dibahas lebih lanjut oleh Komisi III, melalui rapat konsultasi kembali, atau melalui rapat dengar pendapat, ”tuturnya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyepakati pembahasan lebih detail mengenai polemik tata cara pemeriksaan KPK ini lebih lanjut dibahas di Komisi III DPR.

Rapat konsultasi yang dilakukan sudah memberikan jawaban bagi DPR.Pemeriksaan Banggar secara orang per orang akan dihormati pimpinan DPR.”Kami sudah clear. Pertemuan bukan untuk memuaskan siapa pun. DPR sudah sepakat tidak akan melakukan intervensi pada pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap (anggota) Banggar DPR.KPK sudah menjelaskan pemeriksaan terhadap Banggar bersifat individu, bukan lembaga, ”pungkas dia.

KPK dan DPR ‘Berdamai’

Perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, mulai mereda. Pimpinan KPK, akhirnya  bersedia memenuhi undangan rapat konsultasi dari pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10) siang.

Perseteruan yang diawali pemeriksaan empat Pimpinan Banggar DPR oleh penyidik KPK. Keempatnya, diperiksa terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akibat pemanggilan itu, Pimpinan Banggar DPR meradang. Mereka enggan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Pimpinan DPR pun akhirnya memanggil KPK. Tapi, KPK enggan datang. Akibatnya, perang dingin antar dua institusi negara itu mencuat ke permukaan. Perlahan, KPK mulai mencoba memahami tindakan DPR. KPK pun kemudian memenuhi undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.

Perseteruan keduanya berakhir antiklimaks. Karena, Pimpinan Banggar DPR pun bersedia memenuhi panggilan KPK. Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey akhirnya datang ke Gedung KPK di Kuningan, Jakarta.

Meski akhirnya perang dingin di antara kedua institusi ini mereda. Perang dingin antara dua lembaga itu disesalkan banyak kalangan. Pasalnya, konflik hanya membuang energi tanpa menghasilkan kebaikan apapun.

 
SUMBER 1

SUMBER 2

SUMBER 3

SUMBER 4

One thought on “Perselisihan Antara DPR dan KPK

  1. @deryderong December 13, 2011 at 2:23 am Reply

    Info dan bahannya sekali lagi terimakasih ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: